Kekerasan ‘Komunitas’ Agama di Indonesia

Posted: 3 September 2010 in Artikel

Kekerasan ‘Komunitas’ Agama di Indonesia*

AA.GN. Ari Dwipayana**

Pengantar

Sebagai bagian dari fenomen global, di Indonesia, politik identitas terasa semakin jelas kentara terutama sejak kejatuhan rejim Soeharto pada bulan Mei 1998. Dalam politik identitas, pertanyaan yang paling penting adalah who are we? (siapa kami? Sehingga ada batas jelas ispa mereka). Sehingga, berbagai komunitas dalam masyarakat akan merumuskan diri mereka sendiri dalam tema-tema kultural seperti kesamaan agama, bahasa, sejarah, nilai, kebiasaan dan lembaga. Setidaknya, bangkitnya kembali politik identitas ini terlihat dari munculnya dua gejala politik utama, pertama, terjadinya kerusuhan antar etnis di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Maluku, Papua dan Kupang. Kedua, terjadinya tindak kekerasan dengan menggunakan sentimen-sentimen agama, seperti yang terjadi pada peristiwa Ketapang, Mataram, Kupang, serta Maluku.

Ada beberapa bentuk kekerasan politik agama yang terjadi di Indonesia. Pertama, kekerasan fisik seperti pengruskan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan Mesjid  maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma maupun terbunuh.  Bentuk kekerasan yang kedua adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini dapat berupa kekerasan simiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan yang bernada melecehkan sesuatu agama.

Pelaku tindakan kekerasan politik agama secara potensial bisa berasal dari setiap kelompok agama di Indonesia. Namun, belajar dari kasus-kasus yang muncul di Ketapang, Maluku, Poso, Mataram serta Kupang maka bisa ditemukan sebuah kecenderungan bahwasanya sebagian besar kekerasan politik agama yang timbul akibat konflik yang terjadi antara komunitas Islam dan komunitas Kristen. Di Maluku, misalnya, komunitas Islam dan Kristen teridentifikasi melalui ikat kepala dan identitas nama kelompok yang bertikai  antara kelompok merah (obet) dan kelompok putih (acang).

Dari data statistik, Kabupaten/ Kota yang menjadi ajang pengrusakan Mesjid dan gereja, dapat dilihat bahwa pengrusakan gereja terjadi di Kabupaten/ Kota yang prosentase penganut agama Islamnya mayoritas, sedangkan laju pertumbuhan umat Kristennya melebihi laju pertumbuhan umat Islam di daerah tersebut. Sebaliknya pengruskan Mesjid terjadi di Kabupaten/ Kota yang prosentase penganut agama Kristennya mayoritas, sedangkan laju pertumbuhan umat Islamnya melebihi laju pertumbuhan umat Kristen di daerah tersebut. Misalnya di Kupang, prosentase umat Islam : Katolik: Protestan ialah 6,7 : 11,47 : 80,79. Laju pertumbuhan umat Islam : Katolik: Protestan ialah 9,18 : 6,53: -0,89. Laju pertumbuhan penduduk Kupang adalah 0,58.  Namun ada juga kecenderungan konflik antar komunitas agama yang akhirnya bermuara pada kekerasan terjadi di daerah-daerah yang mempunyai komposisi agama secara demografis berimbang.

Dalam perspektif historis terlihat bahwa kekerasan politik agama merupakan fenomena khas Orde Baru. Ini terlihat dari data Thomas Santoso (2000:4) yang memperlihatkan bahwa pada masa Orde Lama hampir tidak ada kerusuhan yang berlatar belakang agama seperti pengruskan gereja. Pada kurun waktu 1945-1966, hanya terdapat dua gereja yang dirusak, itupun terjadi di daerah-daerah yang mengalami gejolak politik dan keamanan bertalian dengan gerakan Darul Islam.[1]

Sedangkan pada masa Orde Baru (1966-1998) tercatat tidak kurang dari 456 gereja  dirusak, ditutup maupun diresolusi. Perusakan gereja yang terjadi setelah 21 Mei 1998 dapatlah dikatakan sebagai epilog atau warisan Orde Baru. Dalam kurun waktu 1996 sampai dengan akhir April 2000 tercatat 473 gereja dirusak, ditutup atau diresolusi.

Dari 473 gereja (100%) tersebut dapat dipilah atas tahun dan tempat kejadian, denominasi gereja dan bentuk kekerasan fisik serta simbolik. Pada tahun 1996 tercatat 71 gereja (15,01 %) dirusak, dibakar dan diresolusi, selanjutnya tahun 1997 tercatat 92 gereja (19,45 %), tahun 1998 tercatat 134 gereja (28,33%), tahun 1999 tercatat 123 gereja (26 %) dan tahun 2000 tercatat 53 gereja (11,2%).

Mengapa Tindak Kekerasan Politik Agama Terjadi ?

Salah satu penjelasan yang menarik diberikan oleh pendekatan psikologis, yang berasumsi bahwa semua fenomena politik, termasuk tindak kekerasan politik agama, bermula dari pikiran manusia. Berdasarkan asumsi tersebut upaya menemukan penyebab dasar kekerasan politik dipusatkan pada faktor psikologis yaitu perasaan dan kesadaran orang mengenai kekecewaan.

Secara ringkas, argumennya adalah bahwa kekerasan politik pada tataran komunitas itu terjadi karena perasaan frustasi yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakat. Terutama dalam wujud ketidaksesuaian antara value expectation masyarakat (yaitu harapan akan barang-barang atau kondisi hidup yang diyakini sebagai hak) dengan value capability mereka (yaitu barang-barang atau kondisi yang mungkin akan mereka peroleh atau kemampuan sistem untuk memungkinkan orang memperoleh barang-barang dan kondisi yang mereka inginkan). Kondisi itulah yang menimbulkan frustasi (Gurr:1970). Jika intensitas kekecewaan semakin tinggi dan menyentuh berbagai lapisan, termasuk kaum penguasa, maka kekerasan politik yang muncul akan semakin meluas dan dalam bentuk yang canggih. Dengan kata lain kekecewaan masyarakat  terhadap situasi dan perlakuan yang tidak adil merupakan motif utama tindakan kekerasan politik seperti kerusuhan berdasarkan agama.

Namun, timbul pertanyaanlebih lanjut: Apakah kerusuhan yang timbul di Ketapang, Maluku dan Kupang hanya sekedar cerminan kekecewaan material? Apakah tidak ada persoalan yang bersifat non material ? Jawaban atas pertanyaan ini bisa ditemukan dalam pandangan tentang “Religious-nationalism” yang para pendukung terbagi dua aliran.

Pertama aliran Primordialist mengajukan argumen bahwa banyak gerakan politik berbasiskan agama muncul sebagai perwujudan dari tradisi kultural yang berdasarkan pada perasaan kesamaan identitas keagamaan secara turun temurun. Motivasi utama tindakan politik mereka adalah memelihara identitas kultural itu, seperti adanya ungkapan ‘kita dan mereka’, ungkapan ‘kemurnian ajaran agama’, ungkapan ‘bahaya misionaris atau dakwah’ dan sebagainya.

Kedua, aliran situasionalist-instrumentalist yang menafsirkan gerakan suatu kelompok keagamaan sebagai respon terhadap kebijakan pilih kasih, serta ancaman terhadap eksistensinya. Jadi, dalam kerangka pemikiran kaum instrumentalist ini, isu agama merupakan sesuatu yang bisa dikondisikan, oleh kelompok-kelompok komunal maupun elitenya. Dengan demikian, mereka berpolitik dengan menggunakan simbol-simbol agama dengan tujuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi dan relasi yang tidak adil dari aktor lain, baik terhadap negara maupun kelompok komunal lainnya. Penggunaan simbol-simbol agama itu di dasarkan  pada alasan praktis, yaitu sarana efektif untuk menimbulkan dukungan emosional.

Pemikiran kalangan instrumentalist mirip dengan pendapat Charles Tilly (1978), yang melihat gerakan politik sebagai hasil dari hitung-hitungan para elite yang memobilisasi sumber daya kelompok untuk menanggapi peluang politik yang berubah. Dengan kata lain,  kekerasan politik terjadi bukan karena ekspresi emosional masyarakat, tetapi merupakan tindakan terencana dan terorganisasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Ringkasnya, kekerasan politik merupakan hasil hitung-hitungan politik.

Berdasarkan alur pemikiran di atas dapat dikatakan terdapat dua kubu tentang penyebab kekerasan. Kubu pertama, berpendapat bahwa tindakan kekerasan merupakan reaksi emosional terhadap gangguan dari luar. Kubu kedua, menyatakan bahwa tindak kekerasan merupakan hasil dari strategi  dan keputusan taktis sekelompok elit.

Untuk memberi jembatan teoritik terhadap dua kubu tersebut, kita bisa kembali pada pendapat Theda Scokpol (1991). Menurut Scokpol, mobilisasi politik akan ditentukan oleh dua faktor: pertama, adalah faktor yang memberi landasan  dasar bagi mobilisasi dan menentukan jenis tuntutan para elite gerakan yakni berupa perasaan kecewa/ frustasi akibat perlakuan yang tidak adil serta perasaan identitas kelompok. Kalau kekecewaan masyarakat tidak cukup parah dan identitas kelompok tidak cukup kuat, maka para elite gerakan komunal tidak punya bahan/ sarana untuk menangapi ancaman atau peluang yang datang dari luar kelompoknya. Sebaliknya kalau kekecewaan mendalam dan meluas, diimbangi dengan penguatan identitas  dan kepentingan kelompok, tersedialah kondisi bagi munculnya kekerasan kolektif. Kedua, adalah kemampuan untuk melakukan mobilisasi politik. Perasaan frustasi akan berhenti hanya pada tingkat perlawanan tersembunyi dan tidak akan menimbulkan tindak kekerasan kalau tidak ada kemampuan komunitas untuk melakukan mobilisasi atas konflik yang terjadi. Mobilisasi itu berujud proses mendorong anggota kelompok atau masyarakat lainnya agar bersedia mengorbankan tenaga dan sumberdayanya untuk melakukan tindakan bersama demi kepentingan komunitasnya.

Latar Belakang Kondisi-kondisi Pemicu

Ketika ada pandangan bahwa tindak kekerasan dimulai dengan adanya faktor yang melatarbelakangi mobilisasi politik, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang mendorong adanya perasaan kecewa serta menguatnya identitas kelompok ?

Jawaban atas pertanyaan ini mungkin sangat panjang dan variatif. Namun, setidaknya ada beberapa penjelasan untuk itu. Pertama, seberapa parah tingkat perbedaan ekonomi, keterbelakangan sosial dan penderitaan kolektif  kelompok komunal tersebut dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Semakin besar perbedaan kondisi antar kelompok semakin kuat alasan untuk kecewa dan semakin kokoh persepsi bahwa mereka mempunyai kepentingan bersama untuk tindakan kolektif. Kedua, ketegasan identitas dan ikatan kelompok. Kekuatan untuk mengartikulasi kekecewaan akan tergantung pada kekuatan identitas dan mobilisasi kelompok. Dengan demikian, penggunaan simbol-simbol bersama dan upaya untuk merumuskan perbedaan yang tegas antara kita dan mereka menjadi faktor yang kondusif bagi gerakan politik. Semakin besar perbedaan dalam hal-hal yang simbolik maka semakin besar potensi untuk terjadinya konflik.

Salah satu pemicu penguatan frustasi dan identitas kelompok adalah terbentuknya konfigurasi sosial yang terkonsolidasi. Tatanan sosial disebut makin menguat apabila pemilihan sosial yang berdasarkan ukuran jumlah (suku-agama) jumbuh dengan pembentukan tatanan sosial berdasarkan ekonomi dan struktur pekerjaan . Misalnya, suku A, umumnya memeluk agama A, dan sebagain besar menguasai struktur ekonomi A.  Sebaliknya, ada suku B, yang beragama B dan menguasai sektor ekonomi B. Bahkan di beberapa  daerah di Indonesia, seperti NTT, Kalimantan Barat dan Maluku,  struktur pekerjaan melekat pada agama dan etnis tertentu.

Dengan demikian struktur ekonomi dan peta kependudukan (berkaitan dengan jumlah laki-laki perempuan, jumlah penganut agama maupunjumlah suku) menjadi suatu penjelasan yang penting dalam menyelesaikan kondisi-konsisi yang melatarbelakangi perasaan frustasi dan penguatan identitas. Kasus tragedi Maluku  merupakan contoh yang gamblang tentang hal ini. Maluku, khsususnya Ambon, sejak jaman kolonial  terbangun pemilahan masyarakat atas dasar agama. Perbedaan agama muncul tidak hanya sebagai perbedaan identitas akan tetapi menjadi sebuah perbedaan ruang. Ada kampung yang disebut kampung muslim, sebaliknya ada kampung Kristen. Pemilahan masyarakat juga terjadi dalam lapangan pekerjaan, birokrasi dikuasai oleh Kristen sedangkan Perdagangan dikuasai oleh Muslim.

Sejak Orde Baru, terjadi perubahan konfigurasi sosial secara demografis akibat proyek modernisasi sosial-ekonomi. Keseimbangan yang sebelumnya terbangun menjadi tergoyahkan terutama sebagai akibat arus migrasi. Migrasi ke Ambon semakin meningkat tiga puluh tahun belakang ini dan menyebabkan hadirnya etnis Bugis Makasar dan Buton mengisi kekosongan struktur ekonomi Ambon. Mobilitas vertikal juga terjadi di kalangan komunitas Muslim sehingga banyak kalangan Muslim yang mengisi jabatan-jabatan publik serta menguasai sektor ekonomi.

Perubahan komposisi sosial-ekonomi inilah yang kemudian menimbulkan pikiran adanya kelompok yang menjadi “ the winner “(‘pemenang’) dan the looser”(‘kalah’). Situasi ini mengkondisikan munculnya frustasi sosial kemudian berlajut pada penegasan identitas kelompok. Seperti yang disampaikan dalam data tentang karakteristik kekerasan berupa perusakan Masjid atau gereja terjadi di daerah dimana laju pertumbuhan penduduk antara minoritas dan mayoritas tidak seimbang.

Penguatan identitas juga dipicu oleh modernisai yang justru melahirkan anak haram berupa militansi dan fundamentalisme yang melawan sekularisme dan modernisme. Identitas teraktualisasi dalam istilah Obet (dari Robert nama untuk Kristen) dan Acang (dari Hasan nama untuk Islam). Fondasi konflik yang sudah terbentuk kemudian menjadi konflik yang mengemuka ketika elite kedua kelompok komunal memobilisasi komunitasnya untuk melakukan tindakan kolektif melalui sejumlah strategi.

Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk

Walaupun tulisan ini berpihak pada pendapat yang mengatakan bahwa konflik agama bukan konflik identitas semata dengan memperhatikan perubahan situasi kependudukan dan ekonomi, mobilisasi politik elite dan lain-lainnya. Konflik tidak akan menjadi sebuah kekerasan politik apabila demokrasi secara prosedural dan substantif bisa bekerja untuk mengelola berbagai berbedaan yang ada dalam masyarakat.

Elemen apakah yang membuat demokrasi bisa bekerja ? modal sosial (social capital) adalah elemen yang penting untuk menuju masyarakat yang demokratis. Modal sosial adalah apa yang disebut sebagai serangkaian pengelompokan antar warga yang di dalamnya terdiri atas jaringan-jaringan sosial dan norma-norma terkait yang mempunyai pengaruh positif terhadap pembangunan komunitas. Modal sosial itu berperan sebagai fasilitator terbangunnya koordinasi, kerjasama bagi komunitas dalam mewujudkan kehidupan sosial. Semakin banyak asosiasi horsontal dan bahan interaksi antar asosiasi dan warga dalam komunitas maka semakin tinggi warga mempunyai kemampuan dalam menerapkan demokrasi (Richard Wilk, 1996).

Modal sosial merupakan suatu kekuatan untuk mewujudkan komunitas humanistik. Kemampuan komunitas warga mewujudkan terlembaganya kesepakatan-kesepakatan melalui musyawarah, keseteraan secara politis, solidaritas, kepercayaan (trust), toleransi serta struktur sosial yang mementingkan kerjasama antarwarga. Dengan demikian demokrasi muncul apabila adanya perasaan tolerasi, saling menghargai dan mempercayai (mutual trust) satu sama lainnya.

Tentu saja ada pertanyaan lanjutan yang cukup sulit setelah itu; bagaimana mengembalikan mutual trust yang sempat goyah akibat pertikaian antar komunitas Agama? Bagi saya, jawaban atas pertanyaan itu tidak mudah. Namun, ada beberapa usaha yang bisa dibangun untuk merintis kembali mutual trust antar komunitas Agama;

Pertama, mengembalikan mutual trust akan tergantung pada kemampuan kita untuk memeulai kembali upaya rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini sangat dekat hubungannya dengan proses ‘mengingat’ dan ‘melupakan’ masa lalu. Sehingga, untuk membangun kembali saling kepercayaan antarkomunitas agama diperlukan kehendak untuk ‘melupakan’ hubungan-hubungan yang buruk (pertikaian) di masa lalu dan bahkan bersedia untuk meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat dalam sejarah.[2] Proses ‘melupakan’ itu juga harus diikuti dengan proses ‘mengingat’ hubungan-hubungan harmonis yang terjadi dalam sejarah, baik dilihat dari kesamaan asal-usul, kekerabatan maupun berkebudayaan.

Kedua, mutual trust akan bisa terbangun apabila terjadi dialog-dialog yang melibatkan sebanyak mungkin kalangan antar komunitas agama untuk berbagai isu yang dianggap sensistif. Dialog dibangun , atas dasar keterbukaan, keseteraaan, pembebasan dan tidak dipenuhi oleh apa yang sering disebut dengan prasangka  dan pemberian cap-cap buruk pada komunitas lain.

Ketiga, mutual trust akan bisa terbangun apabila ada ‘proyek bersama’ di masa depan yang ingin diwujudkan. Di jaman revolusi kemerdekaan, berbagai komunitas agama bisa bersatu karena harus mewujudkan negara-bangsa yang bebas dari kolonialisme maka pada masa kekinian, komunitas agama seharusnya bersatu dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan yang harus dihadapi.

*****


* Tulisan ini adalah adaptasi dari makalah yang disampaiakan sbeagai pengantar diskusi dalam Seminar Sehari “Pluralisme, Konflik dan Perdamaian”, yang diselenggarakan oleh Interfidie di Bengkulu, 6 September 2001.

** Staf Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM Yogyakarta dan Peneliti di Instititute for Reasearch and Empowerment (IRE) Yogyakarta.

[1] Karena keterbatasan sumber data, tulisan ini hanya menampilkan data-hanya tindak kekerasan terhadap komunitas Kristen.

[2] Saya kira semangat rekonsiliasi ini dikedepankan oleh Paus Paulus II ketika beliau meminta maaf atas kesalahan Gereja di masa lalu, baik pada kaum Yahudi maupun Gereja Ortodox.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s